The Forgotten Obligation

Kelompok Dakwah Islam

 

Harakah

Kata harakah menurut etimologi bahasa Arab, diambil dari akar kata at taharruk yang artinya bergerak. Istilah tersebut kemudian menjadi populer dengan arti “Sekelompok orang atau suatu gerakan yang mempunyai suatu target tertentu, dan mereka berusaha bergerak serta berupaya untuk mencapainya”. Makna istilah ini masih termasuk dalam kategori makna lughawi untuk kata tersebut.

Aktifitas suatu gerakan dapat dilakukan oleh satu individu walaupun belum mempunyai suatu kelompok da’wah yang berjuang bersamanya. Jamaluddin Al Afghani misalnya, walaupun yang bergerak hanyalah seorang individu saja –bukan orang banyak, namun gerakannya dapat dianggap sebagai salah satu macam harakah yang pernah ada di dunia Islam.

Aktifitas gerakan dapat juga dilakukan oleh suatu jama’ah, yaitu sekumpulan orang yang mempunyai pemimpin dan memiliki metode/ strategi da’wah tertentu. Misalnya Jama’ah Tabligh di India dan Pakistan, Ikhwanul Muslimin dan Tanzhimul Jihad di Mesir, serta yang sejenisnya.

Gerakan da’wah dapat pula dilakukan oleh suatu organisasi, seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan yang sejenisnya. Aktifitas gerakan dapat pula dilakukan suatu partai politik, baik partai tersebut memiliki ideologi tertentu sehingga dapat dikategorikan sebagai partai politik yang sebenarnya, misalnya Hizbut Tahrir di Yordania, Front Penyelamat Islam (FIS) di Al Jazair; atau partai yang hanya sekedar nama tanpa memiliki ideologi tertentu, seperti yang ada pada puluhan bahkan ratusan jumlahnya yang tersebar di seluruh dunia Islam.  Seluruh perkumpulan semacam ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu harakah, asalkan mereka bergerak untuk mencapai tujuan tertentu.

Diantara harakah-harakah tersebut ada yang bersifat islami dan menjadikan Islam sebagai asas, seperti yang disebutkan di atas. Namun ada juga yang tidak islami, bahkan memusuhi Islam, seperti partai Komunis, partai Wafd di Mesir, partai Ba’ath di Syiria dan Irak, gerakan Ahmadiyah di India dan Pakistan, dan sebagainya.

Melihat keadaan berbagai gerakan yang ada, dapatlah ditentukan tiga aspek yang menunjukkan identitas sebuah gerakan, yaitu:

1. Mempunyai target tujuan yang diusahakan dan hendak  dicapai oleh sebuah harakah,
2. Mempunyai bentuk pemikiran yang telah ditentukan oleh harakah dalam aktifitas perjuangannya, dan
3. Mempunyai arah dan kecenderungan tertentu pada orang-orang yang tergabung di dalam harakah             tersebut.

Untuk menentukan identitas suatu harakah agar dapat dikategorikan sebagai Harakah Islam, maka ketiga aspek dia atas harus terpenuhi. Dengan kata lain, tidak cukup hanya mempunyai target tujuan yang disahkan dan diakui oleh Islam, tetapi juga harus ditujukan untuk melayani dan mengembangkan Islam. Sebagai contoh, Islam mengakui keberadaan suatu harakah yang bergerak dalam bidang olahraga. Sebab, target semacam ini hukumnya mubah. Tetapi harakah yang bergerak di bidang olahraga seperti ini tidak dapat disebut sebagai harakah Islamiyah, karena keberadaannya tidak sampai melayani dan mengembangkan Islam.

Begitu pula halnya dengan aneka ragam harakah Islam yang aktifitasnya menitikberatkan pada usaha pemeliharaan/penerbitan Al Qurâan dan terjemahannya atau penerbitan buku-buku Islam; pembangunan proyek dan perusahaan Islam, seperti Bank Islam, Koperasi Islam, masjid-masjid dan sekolah Islam, serta lembaga pendidikan yang sejenisnya; menyalurkan dana kepada fakir-miskin, anak-anak yatim, orang-orang cacat; melakukan amar ma’ruf nahi munkar, menyampaikan nasehat kepada penguasa; dan sebagainya. Satu atau lebih dari berbagai macam aktifitas yang telah disebutkan di atas dapat dijadikan target tujuan untuk sebuah harakah Islam. Namun demikian, perlu diingat bahwa target-target tersebut belum cukup mampu melayani dan mengembangkan Islam hingga seluruh aktivitas harakah terkait erat dengan hukum-hukum Islam. Dengan kata lain, metode yang digunakan harus sesuai dan terikat dengan ide maupun hukum Islam.

Selain ketiga persyaratan di atas, agar suatu gerakan da’wah dapat disebut sebagai harakah Islamiyah, maka keanggotaannya harus pula dari kalangan kaum Muslimin saja. Jika suatu harakah terbentuk dari kalangan non muslim, seperti para orientalis yang mengkaji dan mempelajari khazanah Islam lalu mengeluarkan dan menyebarkan hasil kajiannnya setelah terlebih dahulu meneliti dan menganalisisnya, maka harakah semacam itu tidak dapat dinamakan harakah Islam.

Akan halnya mengapa kita boleh menamakan harakah Jamaluddin Al Afghani dan Muhammad Abduh sebagai harakah Islam, walaupun keduanya merupakan tokoh Free Masonry di negeri-negeri Islam, ini disebabkan karena label Free Masonry bukanlah bagian dari gerakan keislaman mereka. Oleh karena itu, gerakannya masih dapat dikategorikan sebagai harakah Islamiyah.

Kita juga dapat mengkategorikan Jama’ah Tabligh, Jama’ah Salafiyah, Islam Jama’ah, Jama’atul Muslimin Hizbullah sebagai harakah Islamiyah, sekalipun pada gerakan-gerakan tersebut terdapat kekurangan, atau bahkan kadang-kadang terdapat langkah atau pemikiran yang tidak islami.  Jama’ah Tabligh misalnya, mereka mengambil Islam secara parsial dengan menolak membicarakan masalah politik atau menempuh jalan politik dalam berda’wah. Sedangkan Jama’ah Salafiyah lebih banyak memfokuskan masalah aqidah, ibadah dan akhlaq. Islam Jama’ah suka mengkafir-kafirkan sesama kaum Muslimin yang tidak berbai’at kepada imam mereka, menolak shalat di masjid yang imamnya bukan dari golongan mereka. Sementara Jama’atul Muslimin Hizbullah menolak mengakui Rasulullah SAW sebagai figur politik, bahkan menurut mereka, di dalam Islam tidak dikenal adanya aktifitas politik.

Diantara berbagai harakah Islam yang bersifat politik dan bergerak di kawasan Timur Tengah serta dunia Islam lainnya, tercatat nama-nama antara lain Jama’ah Ikhwanul Muslimin (di Mesir), Hizbullah (di Libanon), Hizbut Tahrir (di Yordania), Gerakan Jihad Islam (di Mesir), Jabhatul Ingadz Al Islami FIS (di Aljazair), Partai Islam PAS (di Malaysia), dan masih banyak lagi harakah Islam  yang tersebar  di Pakistan, India, Afghanistan, Turki dan  tempat-tempat lain di negeri-negeri Islam.

Adapun kelompok Al Liqaâ Al Islamiy (di Beirut) yang merupakan perkumpulan sekuler, tidak bisa dikelompokkan ke dalam harakah Islamiyah. Begitu pula Majlis Syi’i Tertinggi (di Beirut) yang juga merupakan perkumpulan sekuler, bukanlah merupakan harakah Islam. Contoh lain yang sama adalah harakah Al Ittijahul Islamiy di Tunisia (Harakah Nahdlah sekarang). Sebab, kelompok-kelompok seperti Al Liqaâ Al Islamiy, Majlis Syi’i Tertinggi, dan harakah Al Ittijahul Islamiy, semuanya menyerukan dan menyebarluaskan sekulerisme secara terang-terangan dan tujuannya bukan untuk melayani Islam. Tambahan lagi, metodanya tidak terikat dengan hukum-hukum Islam.

Aktivitas Harakah

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Dan) Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada Al Khair (Islam), menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran 104)

Ayat yang mulia ini merupakan seruan yang sangat jelas kepada umat Islam untuk membentuk suatu jama’ah, kelompok da’wah atau sebuah partai politik Islam, sekaligus membatasi aktivitasnya ke dalam dua kegiatan: pertama, berda’wah kepada Islam (terhadap pengikut agama lain); dan kedua, melakukan amar ma’ruf dan nahyi munkar di tengah-tengah kaum Muslimin.

Kita mengetahui bahwasanya pelaksanaan hukum syari’at Islam telah dibebankan kepada individu, juga kepada ulil amri (penguasa) yang tanggung jawabnya lebih berat dibandingkan tanggung jawab yang dibebankan kepada individu, tetapi yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah syari’at Islam membolehkan adanya jama’ah/kelompok da’wah atau partai politik Islam untuk melakukan aktifitas yang pembebanan pelaksanaan hukumnya ditujukan bagi individu atau ulil amri?  Mengapa syariat Islam membebankan berbagai hukum tertentu kepada jama’ah, kelompok da’wah, maupun partai politik Islam secara khusus, yang tidak diperuntukan bagi individu dan atau ulil amri?

Memang benar bahwa keberadaan suatu jama’ah, kelompok da’wah atau partai Islam merupakan fardlu kifayah, yakni suatu kewajiban yang dibebankan atas seluruh kaum Muslimin. Sebab, perintah tersebut ditujukan kepada kaum Muslimin di setiap wilayah Islam, yaitu dengan firmanNya:
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ

“..Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat..” (QS. Ali Imran 104)

Ayat tersebut juga membatasi aktivitas jama’ah dalam dua hal seperti yang telah disebut di muka. Dalam hal ini, syari’at Islam  tidak hanya membatasi pembahasannya tentang urusan penguasa ataupun individu, tetapi juga membahas pula masalah gerakan. Bahkan, syari’at Islam mengharuskan adanya jama’ah, kelompok da’wah atau partai-partai Islam pada setiap masa secara terus menerus, khususnya pada saat daulah Islam masih ada. Kalaupun tidak ada daulah Islam untuk seluruh kaum Muslimin di dunia seperti keadaan saat ini, maka dalam hal ini terdapat dalil lain yang tetap mengharuskan adanya gerakan Islam, yaitu dengan berpedoman kepada kaidah syara’ yang mengatakan:

 

“Apabila suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan suatu perbuatan,

maka perbuatan itu wajib pula hukumnya.”

Sebab daulah Islam tidak akan tegak berdiri tanpa adanya suatu gerakan Islam yang berupaya untuk menegakkannya.

Kita juga mengetahui bahwa mencegah kemungkaran dengan ”tangan” yang merupakan aktivitas fisik seperti mengangkat senjata, tindakan kekerasan dan lain sebagainya,  bukanlah kegiatan amar ma’ruf nahi munkar (yang biasanya dalam bentuk aktivitas non-fisik, atau menyeru dengan menggunakan lisan) dan ayat 104 Surat Ali Imran yang telah disebutkan di atas, membatasi aktivitas gerakan hanya untuk berda’wah saja, baik da’wah yang berupa ajakan untuk memeluk agam Islam, ataupun da’wah yang berupa ajakan untuk melaksanakan Islam dengan cara amar ma’ruf nahi munkar, yang kesemuanya merupakan aktifitas fikriyah (mengajak berpikir dan menentukan sikap). Ayat itu tidak dapat dijadikan alasan atau dalil penggunaan ”tangan” oleh gerakan dalam mencegah kemunkaran, walaupun bagi individu telah ada perintah yang membolehkan seseorang mencegah kemunkaran dengan ”tangan” sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan pemahaman dari sabda Rasulullah SAW:

 

“Siapa saja di antara kalian melihat (suatu) kemungkaran, maka hendaklah ia berusaha mencegahnya dengan tangannya …”

 

Para ulama sepakat bahwa kemungkaran itu tidak boleh dicegah dengan senjata. Seorang individu tidak wajib mencegah kemungkaran apabila tindakannya justru akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Inilah dalil yang membolehkan bagi individu untuk melakukan aktivitas yang tidak boleh dilakukan oleh suatu gerakan.

Contoh lain dari perbedaan antara aktivitas gerakan dengan individu adalah tindakan Abu Bakar ra tatkala membebaskan Bilal ra, yang ketika itu masih berstatus budak milik Umayyah bin Khalaf. Setelah mengetahui Bilal ra masuk Islam, Umayyah mulai menyiksanya dengan cara menjemurnya di siang hari yang terik dan ditindih batu besar, dengan tujuan agar  ia  meninggalkan  Islam  dan  kembali kepada kemusyrikan.  Namun

Bilal ra tetap sabar menahan siksaan dan hanya mengucapkan kata “ahad” berkali-kali. Padahal sesuatu yang mudah bagi Nabi SAW, sebagai pemimpin gerakan Islam pertama di dunia, untuk mengumpulkan dana dari para Shahabatnya guna menebus dan membebaskan Bilal ra serta Shahabat lainnya yang disiksa setelah masuk Islam. Namun demikian, beliau tidak melakukannya!

Kita memahami bahwa apabila perbuatan seperti itu merupakan suatu keharusan untuk dilakukan, tentulah harus segera dilaksanakan. Namun ternyata Nabi SAW, sebagai pemimpin gerakan Islam, tidak melakukannya walaupun beliau mampu. Dari sini dapat dipahami bahwa aktivitas seperti itu atau yang serupa dengannya bukanlah kegiatan dan tanggung jawab gerakan.  Dalil tersebut sekaligus membuktikan bahwa ada aktivitas yang individu boleh melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh suatu gerakan.

Di antara hal-hal lain yang membedakan secara nyata antara aktivitas inidividu dengan aktifitas gerakan adalah sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab-kitab Sirah Nabi SAW, bahwasanya Abdurrahman bin Auf ra dan beberapa orang Shahabat lainnya mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata:

 

“Ya Nabiyullah. Dahulu, tatkala kami masih musyrik, kami dimuliakan. Tetapi tatkala kami telah beriman, kami dihinakan”. Rasulullah SAW menjawab: ‘Aku telah diperintahkan untuk menjadi orang pemaaf. Karena itu, janganlah kalian memerangi mereka (Quraisy).’ (HR An Nasa’i)

 

Namun demikian dalam catatan sejarah, Saad bin Abi Waqash ra atas nama pribadinya pernah melakukan tindakan yang bersifat fisik, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Sirah Nabi SAW.

Diceritakan bahwa sekelompok Shahabat termasuk di dalamnya Sa’ad bin Abi Waqash sedang melakukan shalat di salah satu lembah kota Makkah. Mereka menyembunyikan aktifitas itu dari orang-orang kafir. Tetapi, sekelompok orang Musyrik melihat perbuatan tersebut dan mulai mengganggu serta mencaci-maki mereka. Akhirnya terjadi perkelahian antara kedua kelompok itu. Keadaan tersebut mendorong Sa’ad bin Abi Waqash memukul salah seorang musyrik dengan rahang unta sehingga berlumuran darah (lalu mati). Peristiwa ini merupakan pertumpahan darah yang pertama di dalam Islam. Berita ini kemudian sampai kepada Rasulullah SAW, tetapi beliau mendiamkannya (membolehkannya).

Dari pengaduan Abdurrahman bin Auf ra dan kemudian Rasulullah SAW menjawab agar bersifat pemaaf dan tidak membolehkan mereka memerangi orang-orang Quraisy atau yang lainnya, maka kita dapat memahami bahwasanya Rasulullah SAW tidak membolehkan gerakan melakukan reaksi terhadap tindakan kekerasan dengan cara membalasnya. Yang beliau lakukan adalah menyuruh para Shahabat untuk bersabar (menahan diri). Padahal ketika itu, Rasulullah SAW mampu mengerahkan kaum Muslimin untuk bereaksi membalas kekerasan yang dilakukan orang-orang kafir itu dengan perbuatan yang setimpal dalam setiap peristiwa/ kejadian yang menyakiti dan membahayakan kaum Muslimin. Namun ternyata, beliau tidak melakukannya meskipun tindakan itu dibutuhkan, dan walaupun ada pengaduan dari Shahabat agar Rasulullah SAW mau melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau melarang kaum Muslimin melakukan tindakan kekerasan/fisik atas nama gerakan, namun dibolehkan bagi individu atau anggota gerakan melakukannya atas nama pribadi mereka apabila diancam atau dianiaya dan disiksa.

Dalil-dalil lain yang lebih memperkuat pemahaman ini adalah tindakan dan aktifitas da’wah Rasulullah SAW di Makkah yang berlasung selama 13 tahun.  Beliau melakukan aktivitas da’wah dan meminta pertolongan kepada orang-orang terkemuka dari seluruh Jazirah Arab dengan tujuan agar da’wah beliau berhasil dalam menegakkan daulah Islam. Rasulullah SAW dalam hal ini telah  membatasi  kegiatannya  dalam  aktivitas-aktivitas yang bersifat non fisik (fikriyah). Beliau tidak pernah melakukan aktivitas apapun yang bersifat fisik, sebagaimana yang dikatakannya kepada para Shahabatnya setelah Bai’at Aqabah II:
“Kita belum diperintahkan melakukan hal itu (tindakan kekerasan)”.

 

Beliau menolak tawaran para pemimpin Madinah untuk memerangi penduduk Mina (jama’ah haji dari seluruh Jazirah Arab) dengan pedang. Beliau tidak mengatakan kepada mereka: “Kita belum mampu”, tetapi beliau mengatakan: “Kita belum diperintahkan melakukan hal itu”.  Dan Rasulullah SAW baru mengizinkan mereka melakukan perang, setelah beliau bersama kaum Muhajirin hijrah ke Madinah dan setelah berdirinya daulah Islam di sana. Saat itulah diturunkan firman Allah SWT yang berbunyi:

 

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“Telah diberi izin (untuk berperang) bagi orang-orang yang telah diperangi, karena mereka telah dizhalimi” (QS. Al-Hajj: 39)

“Mafhum Mukhalafah” dari ayat ini menjelaskan bahwa sebelum hijrah, kaum Muslimin tidak diizinkan untuk berperang. Mafhum Mukhalafah ini merupakan hujjah yang wajib dilaksanakan serta dijadikan pedoman bagi setiap gerakan Islam. Lebih dari itu, Allah SWT berfirman:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: ‘Tahanlah tanganmu (dari berperang), dan  dirikanlah shalat.” (QS. An Nisa 77)

 

Ayat ini diturunkan pada saat daulah Islam belum terwujud, sementara telah ada satu gerakan yang dipimpin Rasulallah SAW yang anggotanya adalah individu-individu Muslim (kaum Muhajirin), yang berupaya keras untuk mendirikan daulah Islam dengan menghabiskan waktu 13 tahun lamanya. Setelah itu timbul kebutuhan untuk melakukan aktivitas fisik. Akan tetapi sebelumnya kaum Muslimin sebagai sebuah kesatuan gerakan, telah dilarang melakukan aktivitas fisik tersebut. Malah, mereka diperintahkan untuk bersabar dan menahan emosi. Bahkan, sebagian besar dari mereka diizinkan berhijrah ke Habsyah demi menghindarkan diri dari fitnah (paksaan untuk meninggalkan Islam).

Tidak diturunkannya izin yang membolehkan tindakan kekerasan pada saat itu, menunjukkan adanya larangan keras melakukan tindakan kekerasan tersebut dalam usaha mendirikan daulah Islam pada setiap masa. Sedangkan diturunkannya izin melakukan tindakan kekerasan muncul setelah tegaknya daulah Islam, menunjukkan bahwa aktifitas fisik merupakan salah satu hal yang tidak termasuk langkah-langkah suatu gerakan. Melainkan hal tersebut termasuk aktivitas dan tanggung jawab daulah Islam, dan sebagian tercakup pula ke dalam aktivitas individu.

Dari sini kita dapat memahami bahwasanya syari’at Islam telah membedakan antara hukum yang dibebankan kepada gerakan dengan hukum yang dibebankan kepada individu dan penguasa. Namun perlu diingat pula bahwa perbedaan hukum-hukum terhadap jama’ah, kelompok da’wah dan partai politik Islam dengan hukum-hukum yang menyangkut individu di dalam suatu gerakan, hanya terbatas pada gerakan yang mengemban da’wah Islam yang bertujuan mendirikan daulah Islam saja. Atau dengan kata lain hanya pada kelompok da’wah yang aktifitasnya bersifat politis yang melakukan aktifitas berdasarkan apa yang telah diserukan dalam surat Ali Imran ayat 104, meneladani cara kelompok da’wah pertama dalam sejarah umat Islam, yaitu kelompok Shahabat yang dipimpin Rasulullah SAW.

Adapun kelompok-kelompok kaum Muslimin lainnya (selain gerakan politik), terhadap mereka hanya dapat diterapkan hukum-hukum syara’ yang menyangkut masalah individu. Sama halnya dengan suatu jama’ah (sekelompok orang) yang sedang bepergian. Status hukum yang menyangkut mereka, sama dengan hukum-hukum yang barkaitan dengan individu, baik mereka mempunyai pemimpin lebih dari satu, ataupun tanpa pemimpin. Demikian pula halnya dengan suatu kelompok masyarakat yang membentuk suatu lingkungan, atau organisasi-organisasi sosial yang bergerak di tengah-tengah masyarakat; semua kelompok ini dan yang serupa dengannya, terhadap mereka diberlakukan hukum-hukum yang berkaitan dengan individu, walaupun aktifitas sosial kemasyarakatan itu mereka laksanakan secara bersama-sama serta tolong menolong. Dengan kata lain, mereka dianggap sebagai sebuah organisasi/sekelompok orang, namun tidak dapat dikategorikan sebagai gerakan politik atau sebagai gerakan da’wah Islam.

Penentuan Target dan Metode Da’wah Harakah Islamiyah

 

Sesungguhnya berbagai organisasi, kelompok da’wah, dan partai politik Islam, didirikan untuk mencapai target tertentu yang telah digariskan oleh masing-masing. Ketiga macam golongan ini menentukan tata cara dan metode tertentu untuk mencapai target yang telah digariskan dan tentu saja menjadi suatu keyakinan bagi mereka. Ini adalah fakta mengenai keberadaan setiap golongan tersebut. Tidak ada suatu perkumpulan pun diantara ketiga macam golongan tersebut yang akan menyimpang dari kaidah ini. Dengan demikian, dapatlah diringkas masalah ini ke dalam tiga topik pembahasan:

 

(1)   Pembentukan bangunan suatu organisasi/kelompok da’wah

(2)   Target yang hendak dicapai

(3)   Metode untuk meraih target

 

 

Pertama: Pembentukan suatu organisasi/kelompok da’wah

 

Ketika suatu organisasi atau partai didirikan oleh seorang pendirinya, tentu saja orang yang mendirikan tersebut telah mengusahakan untuk menentukan suatu gambaran tertentu mengenai individu-individu  yang akan menjadi bagian dari organisasi atau partai tersebut. Begitu pula halnya bagi kelompok da’wah. Gambaran tersebut antara lain meliputi syarat-syarat keanggotaan, sifat-sifat dan keahlian minimal yang harus dimiliki individu agar dapat menjadi anggota golongan tersebut. Namun, syarat-syarat, sifat-sifat dan keahlian itupun bagi setiap individu tergantung pada jenis dan ketetapan dari golongan. Misalnya saja ada organisasi profesi yang menjadikan pemilikan ijazah seseorang, menentukan keanggotaannya. Ada pula organisasi sosial yang menentukan syarat, sifat dan keahlian tertentu, yang berbeda dengan organisasi profesi. Contohnya, ada organisasi pemelihara seni Islam, atau lembaga sosial semisal Badan Pembangunan Masjid atau Rumah Sakit Islam, Panti Asuhan, Kepanduan Islam, dan lain-lain. Masing-masing organisasi ini menentukan syarat-syarat, sifat-sifat dan keahlian yang berbeda dengan organisasi palang merah, misalnya; atau Organisasi Kesetiakawanan Nasional, dan lain sebagainya.

Begitu pula halnya dengan suatu harakah Islamiyah atau pun partai politik Islam. Masing-masing menentukan syarat dan sifat yang berbeda terhadap individu-individu yang ingin menjadi anggotanya.

Setiap harakah Islamiyah atau pun partai politik Islam menentukan batas minimum terhadap setiap orang yang ingin menjadi anggota, kemudian dibina dan disiapkan agar mampu meraih suatu kedudukan tertentu berdasarkan kemampuan dan keahliannya. Syarat dan sifat yang dikenakan agar seseorang dapat menjadi anggotanya, tergantung pada asas harakah atau partai tersebut. Misalnya saja harakah Islamiyah atau partai politik Islam tidak akan menerima siapa pun menjadi anggota serta tidak menawarkan keanggotaannya kecuali jika individu-individu tersebut beraqidah Islam, rajin menjalankan ibadahnya, mempunyai akhlaq yang islami, dan tolok ukurnya dalam berinteraksi dengan masyarakat adalah hanya halal dan haram, bukan maslahat. Ini merupakan batas-batas minimum yang harus dimiliki oleh orang yang menawarkan dirinya menjadi anggota dalam suatu harakah Islamiyah ataupun partai politik Islam.

Kelompok da’wah Islam manapun tentunya tidak mungkin akan menerima orang-orang kafir menjadi anggotanya, dan tidak akan setuju (tidak berdiam diri) apabila terdapat salah seorang di antara pengikutnya orang munafiq atau fasiq yang secara terang-terangan berbuat maksiat. Juga, tidak akan mengizinkan para anggotanya untuk melakukan perbuatan apapun tidak sesuai dengan akhlaq seorang muslim, khususnya bagi “hamilud da’wah”.   Inilah batas minimum yang diperlukan. Akan tetapi masing-masing anggota tentu saja berbeda-beda tingkatannya. Ada yang hanya melakukan fardlu saja, ada pula yang melakukan fardlu dan sunnah muâkkadah. Begitu juga ada yang melakukan fardlu, sunnah-sunnah nawafil serta menjauhkan diri dari perbuatan yang syubhaat (yang belum diketahui status hukumnya). Juga akan terdapat banyak perbedaan dari setiap anggotanya, baik dalam kemampuan, semangat, maupun wawasan tentang target yang berusaha untuk dicapai.

Inilah landasan yang membangun suatu harakah Islamiyah ataupun partai politik Islam. Oleh karena itu, tidak dibolehkan sama sekali saling menuduh dan menyalahkan salah satu harakah Islamiyah atau partai politik Islam dengan mengatakan bahwa di antara pengikut-pengikutnya ada yang belum menjalankan hukum-hukum yang telah diwajibkan Islam, walaupun hal ini didasarkan kepada pendapat/faham fiqih tertentu.

Adapun organisasi-organisasi atau partai-partai yang menonjolkan syiar-syiar Islam dengan maksud menyembunyikan kekufurannya, mereka juga memiliki pandangan, syarat-syarat dan sifat-sifat tertentu terhadap setiap anggotanya. Bisa jadi, misalnya, mereka hanya mengambil dan memperhatikan masalah-masalah kerohanian, seperti aliran (sekte) Subud, tetapi tidak berlandaskan kepada aqidah Islam. Sama halnya dengan aliran-aliran kebatinan yang ajaran-ajarannya bertentang dengan aqidah Islam.

Begitu juga organisasi-organisasi dan partai-partai yang sekuler ataupun materialis, masing-masing memiliki asas, tolok ukur serta nilai-nilai tertentu yang berbeda-beda untuk menerima maupun menolak seseorang menjadi anggota. Juga untuk organisasi-organisasi profesi, serikat buruh, masing-masing mempunyai tolok ukur dan penilaian berlainan terhadap setiap orang yang ingin menjadi anggotanya. Akan tetapi, jenis-jenis organisasi dan partai tersebut di atas tidak termasuk ke dalam pembahasan kita.

 

Kedua: Target yang hendak Dicapai

 

Jika pandangan terhadap pembentukan wadah gerakan berbeda antara satu dengan lainnya, maka pandangan mengenai target yang ingin dicapai tentu akan berbeda-beda pula. Berbagai macam gerakan dapat saja mencapai titik-titik temu mengenai target, namun dalam faktanya tidak sedikit yang saling berselisih.  Apa yang diperselisihkan bisa saja menyangkut persoalan yang mendasar, bisa pula persoalan yang furu’. Sekalipun demikian, semua sepakat bahwa setiap gerakan menghendaki adanya perbaikan di dalam masyarakat.

Apabila kita mendalami setiap gerakan yang melakukan perbaikan di dalam masyarakat, walaupun secara sederhana, akan kita dapatkan dua macam kelompok. Pertama, kelompok yang memperbaiki masyarakat berdasarkan agama; dan yang kedua, kelompok yang ingin memperbaiki masyarakat tidak berdasarkan agama. Kelompok yang terakhir ini tidak perlu kita bahas. Karena itu, topik yang dibahas di sini adalah kelompok yang memperbaiki masyarakat dengan berdasarkan agama dan aqidah Islam.

Setiap kelompok, organisasi dan partai yang berasaskan aqidah Islam dan tegak di atas dasar perbaikan, biasanya menentukan persyaratan-persyaratan tertentu bagi orang-orang yang ingin menjadi anggota, misalnya harus terikat dengan Islam secara totalitas. Dalam hal ini, tentu saja ketiga macam golongan tersebut tidak akan menerima anggota yang tidak terikat dengan Islam atau tidak memiliki akhlaq Islam.  Dan apabila kita arahkan pandangan secara lebih mendalam terhadap semua kelompok ini, maka mereka akan terbagi ke dalam tiga macam arah/target:

 

(a)  Target yang hanya memperhatikan kepentingan individu

 

Sebagian perkumpulan, seperti Tarekat (sufisme) dan berbagai organisasi Islam semacamnya, menjadikan keselamatan dan kemenangan di akhirat sebagai target untuk mereka, dimana target itu –menurut mereka– hanya dapat dilakukan melalui aktifitas kerohanian dan sikap beruzlah (mengurangi aktifitas bermasyarakat). Pandangan ini mereka dasarkan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tidaklah orang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk…” (QS. Al Maidah: 105)

 

Maksud mereka dengan istilah “mencari keselamatan” adalah menjauhkan diri dari masyarakat serta menghindari krisis-krisis yang ada di dalam masyarakat. Bahkan jika perlu dengan cara menggigit akar pohon, mereka pun mau melakukannya, asalkan bisa menyelamatkan diri sendiri.

 

(b)  Target Memperbaiki Aqidah dan Akhlaq Individu

 

Sebagian organisasi/gerakan Islam berpendapat bahwa masyarakat terdiri atas kumpulan individu, sehingga dianggap bahwa apabila individu-individu itu baik, tentu masyarakatnya akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila individu-individu itu rusak akhlaqnya, rusak pula akhlaq masyarakat tersebut.

 

Atas dasar pandangan yang keliru ini, mereka menjadikan perubahan individu sebagai dasar untuk mengubah keadaan masyarakat. Mereka bertolak dari pandangan ilmu sosiologi Barat tentang definisi masyarakat. Padahal pendapat tersebut tidak sesuai dengan fakta pembentukan suatu masyarakat. Sebab, sekelompok individu seperti itu hanya akan menghasilkan suatu jama’ah (perhimpunan), bukan masyarakat. Sedangkan yang membentuk masyarakat adalah interaksi antar-anggota masyarakat berdasarkan adanya kepentingan bersama. Interaksi yang dimaksud adalah bahwa kepentingan tersebut harus berdasarkan kepada pemikiran, perasaan, dan aturan yang sama.

 

(c)  Target Memperbaiki Masyarakat

 

Sebagian organisasi Islam lainnya berpendapat bahwa masyarakat itu sebenarnya merupakan interaksi-interaksi yang berlangsung terus-menerus antar-individu masyarakat. Di dalamnya terdapat sistem politik yang melibatkan negara untuk mengatur hubungan tersebut. Sedangkan usaha individu dalam menjalankan hubungan antarsesamanya bertolak dari kesatuan pandangan dan perasaan terhadap ukuran/nilai maslahat yang menjadi obyek interaksi tersebut. Oleh karena itu, kerusakan masyarakat yang terjadi adalah karena rusaknya interaksi antar-mereka ini, yakni rusaknya pemikiran dan perasaan masyarakat, serta rusaknya sistem yang mengatur interaksi antarindividu masyarakat.

Inilah tiga macam arah orientasi perbaikan masyarakat dan upaya mengembalikan kaum muslimin ke masa jayanya. Masing-masing kelompok memilih salah satu arah sebagai metode khususnya untuk mencapai target dan masing-masing mengaku “inilah metode Rasulallah SAW dalam da’wah!”.

 

Ketiga: Metode untuk Meraih Target

 

Untuk mencapai tujuan da’wah, maka metode da’wah yang digunakan harus selalu dikaitkan dengan target, membuat rencana-rencana untuk pelaksanaan da’wah, termasuk sarana-sarana yang diperlukan untuk mencapainya. Bagi kelompok da’wah yang meyakini bahwa masyarakat terbentuk dari individu, mereka akan membahas mengenai pembentukan pribadi individu, termasuk juga membuat strategi da’wah yang disertai sarana-sarana tertentu yang dapat menarik perhatian individu, serta berusaha untuk mengadakan perbaikan yang hanya terbatas pada individu belaka. Misalnya hal-hal yang dianggap sebagai dasar dalam usaha perbaikan individu, seperti aqidah, akhlaq, muamalah, dan ibadah. Jika individu-individu tersebut telah diperbaiki, maka ia harus berusaha memperbaiki keluarganya secara individual, disebabkan pandangan mereka bahwa keluarga dan masyarakat terbentuk dari individu. Dari sini perhatian kelompok da’wah yang bertolak dari pandangan tersebut akan terfokus pada individu dan bagaimana memperbaiki perjalanan hidupnya.

Dalam aspek aqidah, misalnya, mereka menjelaskan rukun-rukun aqidah, tolok ukur untuk mengetahui kebenaran aqidah, dan sebagainya, dengan cara menanamkan keyakinan yang memuaskan akal, serta sesuai dengan fithrah manusia (naluri beragama). Sebab, Islam adalah diinul fithrah.  Dari segi ibadah, mereka menjelaskan bahwa di dalam ibadah terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, dan sunnah-sunnah nafilah, sehingga setiap Muslim mampu meninggikan derajatnya dengan bertaqarrub kepada Allah.  Begitu pula dengan akhlaq; mereka mengajarkan individu tentang kewajiban memiliki sifat-sifat yang terpuji, dan bahwasanya ia harus senantiasa menjauhi setiap perbuatan haram ataupun perbuatan keji (kriminal) dan sebagainya. Pada saat yang sama, ia harus selalu berperilaku baik dan tidak berani melanggar aqidah.  Sedangkan dalam hal urusan muamalah (interaksi, transaksi), ia harus selalu terikat dengan nila halal dan haram. Semua hal ini akan menghasilkan individu dan masyarakat yang berakhlaq mulia.

Berdasarkan hal ini, mereka mendidik setiap individu untuk menghasilkan perbaikan terhadap diri pribadi, kemudian terhadap keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, menurut mereka, dengan aktifitas individu yang melakukan perbaikan, maka umat akan meraih kemuliaannya, serta panji-panji La ilaaha illallah dapat ditegakkan kembali. Tetapi bagaimana langkah-langkah kongkretnya, serta tahapan-tahapannya? Ini yang belum bisa mereka jelaskan!.

Sedangkan kelompok da’wah berikutnya, yang memandang bahwa masyarakat terdiri atas kelompok individu yang di dalamnya terdapat interaksi yang berkembang secara terus-menerus; dan bahwasanya baik rusaknya masyarakat bergantung pada bentuk hubungan-hubungan tersebut –apakah didasarkan kepada ide-ide dan sistem Islam, serta perasaan masyarakatnya pada etika Islam dalam pergaulan sehari-hari, atau didasarkan kepada sistem selain Islam–, maka kelompok ini haruslah memiliki suatu pandangan yang paripurna terhadap segala bentuk interaksi di dalam masyarakat, dan gambaran yang sempurna terhadap sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial (pergaulan pria dengan wanita), sistem pendidikan, politik luar negeri atau tata hubungan internasional. Selain itu, kelompok ini haruslah mempersiapkan rancangan konstitusi dan perundang-undangan yang lengkap untuk sebuah pemerintahan Islam pada masa akan datang, yang mampu menjelaskan bentuk dan struktur daulah, serta wewenang dalam setiap bagian strukturnya. Konstitusi tersebut harus mampu menjelaskan hubungan antarsesama masyarakat, hubungan dengan daulah, serta hubungan daulah dan umat Islam dengan bangsa-bangsa atau negara-negara lain.

Kelompok da’wah ini hendaklah berusaha untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat secara keseluruhan terhadap ide-ide dan sistem yang dikembangkannya dalam masyarakat serta kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap kelompok gerakan da’wah tersebut, tanpa memperhatikan jumlah dan suara mayoritas. Sebab, umat Islam pasti menerima ide-ide dan tunduk kepada hukum-hukum Islam, serta suatu saat mau berjuang untuk Islam bersama-sama dengan kelompok-kelompok da’wah ini.

Wajar saja apabila pada mulanya jumlah yang mendukung adalah sangat sedikit. Tetapi yakinlah, bahwa nanti jumlahnya akan bertambah dan menjadi banyak. Perkembangan ini pasti dialami oleh setiap gerakan, walaupun masing-masing mempunyai metode yang berbeda-beda.

Jika tujuan ini tercapai, maka penguasa yang berpengaruh di dalam masyarakat akan menyerahkan kekuasaannya kepada umat, bila mereka melihat bahwa mayoritas mendukung tegaknya daulah Islam. Akan tetapi sikap penguasa tersebut tidak mungkin terjadi, kecuali setelah dikerahkannya kekuatan senjata/militer untuk melawan rakyatnya. Lalu militer gagal dalam mengatasi keadaan atau malah bergabung dengan rakyat, maka barulah kelompok da’wah tadi dapat melaksanakan apa yang telah digariskan sebelumnya tentang peraturan daulah Islam, serta panji-panji Islam “Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah” dapat ditegakkan, dan kemuliaan kaum muslimin dapat dicapai.

Adapun kelompok da’wah yang arahnya terbatas kepada perbaikan terhadap pribadi sendiri untuk mensucikan dan menyelamatkan dirinya, maka sebagian dari mereka walaupun berda’wah di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi da’wahnya hanya bersifat ajakan kepada masyarakat untuk kembali kepada Allah tanpa menentukan caranya. Mereka katakan bahwa yang penting kembali kepada Allah dan hidup sebagaimana hidupnya shahabat Rasulallah SAW. Adapun masalah perubahan masyarakat dan negara, itu adalah pemberian dari Allah SWT, yakni tidak perlu kaum Muslimin mengantisipasi perubahan tersebut.

 

Kesimpulan dari bentuk aktifitas ketiga macam kelompok di atas adalah:

 

Pertama, bahwasanya titik sentral aktivitas kelompok yang pertama dan yang ketiga adalah individu. Mereka membatasi geraknya dengan hal-hal yang berkaitan dengan individu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kelompok da’wah seperti ini hanyalah berusaha memperbaiki tingkah laku individu saja, serta mengembangkan wawasan anggotanya dengan tsaqafah (kebudayaan) Islam yang berkaitan dengan individu.  Sedangkan bagian tsaqafah Islam yang berkaitan dengan masyarakat dan yang menjadi dasar bagi suatu negara, serta yang berhubungan dengan bentuk-bentuk interaksi antara individu-individu rakyat, maka hal ini bukanlah suatu hal yang patut mendapat perhatian. Sebab, hal tersebut tidak berkaitan dengan individu, dan lagi tidak ada pengaruhnya terhadap baik buruknya akhlaq (budi pekerti) individu.

Tentu saja, apa yang mereka lakukan adalah suatu kekeliruan. Mari kita ambil suatu masyarakat yang terdiri atas 10 juta orang (penduduk) untuk dijadikan contoh. Apabila di tengah-tengah masyarakat tersebut terdapat suatu gerakan Islam atau suatu partai politik yang menjadikan perbaikan individu sebagai langkah awal untuk memperbaiki masyarakat secara keseluruhan, maka pastilah kelompok da’wah ini akan memulai usaha perbaikan total dari individu-individu tertentu, sampai terdapat sejumlah orang yang memiliki suatu keyakinan, wajibnya mengadakan perbaikan di dalam masyarakat. Jumlah mereka semakin hari semakin bertambah terus hingga mencapai ratusan orang. Lalu aktivitas mereka dilanjutkan dengan memperbaiki individu masyarakat lainnya secara terus-menerus sehingga berhasil mengubah ribuan orang,  walaupun jumlah tersebut tidak seluruhnya menjadi bagian dari gerakan Islam tersebut (sebagian hanya sebagai pendukung). Tentu saja kelompok da’wah atau pun partai politik Islam seperti ini akan merancang program pembinaan dengan kadar yang intensif dan titik perhatiannya adalah perbaikan individu, baik aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah, termasuk juga mempersiapkan program latihan kepemimpinan sesuai dengan strategi da’wah yang telah digariskan oleh pimpinan gerakan.

Apabila jumlah orang yang berhasil diperbaiki telah mencapai misalnya 6 juta orang, ditambah 2 juta orang yang telah menjadi anggota, berarti dari jumlah masyarakat yang 10 juta itu tinggal sisanya yang 2 juta belum diperbaiki. Maka, apakah dengan keadaan seperti ini masyarakat dapat berubah secara otomatis jika pemerintahannya masih menganut sistem yang tidak Islami? plus konstitusi (UUD) negaranya bersifat sekuler, dan sistem ekonominya masih berlandaskan kapitalis Barat, serta peraturan peradilannya masih menjadikan perundang-undangan Barat sebagai sumber setiap perkara peradilan? Lalu siapa yang akan mengubahnya? Sebab masalah sistem dalam hal ini telah dipisahkan (oleh kelompok da’wah ini) dari unsur individu.

Kemudian apabila tahapan ini telah dicapai oleh suatu gerakan misalnya, maka langkah yang kedua adalah merealisasikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masyarakat dan negara. Walaupun semua hukum tersebut dapat dicari dalam kitab-kitab fiqih yang memperkaya khazanah Islam. Namun kelak akan timbul pertanyaan, siapa yang akan menggalinya? Padahal masalah ini tidak termasuk urusan individu dan tidak ada kaitannya dengan perbaikan individu. Sebab, individu-individu yang telah diperbaiki tidak pernah dididik tentang hukum-hukum yang menyangkut urusan-urusan kenegaraan dan hubungan internasional. Oleh karena itu, siapa yang akan mempersiapkan dan menerapkannya?

Mereka, para pengikut kelompok ini, sama sekali belum pernah mendapatkan gambaran mengenai sistem Islam. Oleh karena itu, walaupun prosentase perbaikan individu itu mencapai 100% di kalangan masyarakat, tetapi jika hal-hal yang membentuk masyarakat tidak diperhatikan maka kerusakan masysrakat tetap ada. Karena yang menjadi penyebabnya adalah kerusakan sistem/peraturan masyarakat, padahal hal ini tidak ada kaitannya dengan individu. Oleh karena itu metode da’wah semacam ini tidak akan mampu memperbaiki masyarakat dan hanya sebatas memperbaiki individu belaka.

Kedua, kelompok yang memperhatikan perbaikan masyarakat. Kelompok ini bergerak sesuai dengan keadaan dan perkembangan. Mereka meyakini bahwa kerusakan masyarakat disebabkan oleh rusaknya pemikiran umat, serta rusaknya sistem pemerintahan yang pada gilirannya memperngaruhi kehidupan masyarakat ke arah yang tidak islami. Oleh karena itu, sistemnyalah yang harus diperbaiki setelah sebelumnya pemikiran dan jiwa umat diperbaiki dan diobati. Tujuannya tidak lain adalah bagaimana mengubah sistem pemerintahan yang biasanya mempengaruhi pemikiran dan jiwa umat, sehingga masyarakat dapat berubah secara totalitas. Untuk melakukan perubahan semacam ini dibutuhkan strategi da’wah sebagai berikut:

 

(1) Hendaklah kelompok da’wah memiliki gambaran yang jelas tentang target yang akan dicapai, perlu mempersiapkan sistem pemerintahan yang ingin diterapkan, kemudian diperkenalkan dan dijelaskan kepada masyarakat agar mereka dapat mengembalikan kepercayaannya terhadap sistem pemerintahan tersebut.

 

(2) Hendaklah kelompok da’wah ini menjelaskan bahwa sistem yang diterapkan sekarang ini di seluruh dunia Islam adalah sistem yang bathil/rusak dan agar setiap kelompok masyarakat kaum Muslimin tidak mempercayainya lagi atau berlepas diri darinya.

 

(3) Adalah suatu keharusan bagi kelompok da’wah untuk berdiri di hadapan penguasa yang menerapkan sistem  kufur (selain Islam), serta menentukan sikap dan menghendaki agar sistem tersebut diganti dengan sistem Islam apabila mereka masih mengakui dirinya seba gai Muslim. Jika penguasa memerangi mereka, berarti yang sebenarnya diperangi oleh mereka adalah Islam itu sendiri. Tetapi perlu diingat bahwa kelompok da’wah dalam menentukan sikap terhadap penguasa tidak boleh melakukan unjuk rasa dengan cara kekerasan walaupun pihak militer memerangi gerakan  dengan cara bengis. Tentu, dalam hal ini umat tidak akan diam. Mereka akan melakukan reaksi baik dengan cara demonstrasi, mogok kerja, memboikot pemerintah, maupun cara-cara lain sampai penguasa mau tunduk kepada Islam  dan kepercayaan masyarakat terhadap mereka hilang.

 

(4) Hendaklah kelompok da’wah tersebut mengembangkan bangunan tubuhnya dengan jalan menambah jumlah anggotanya walaupun dengan resiko yang sangat besar.

 

Apabila kelompok da’wah tersebut mampu melaksanakan tanggungjawabnya kemudian berhasil mendapatkan kepercayaan umat serta berhasil mencabut dukungan umat terhadap penguasa, maka ia akan berusaha mendorong sekelompok orang dari kalangan pejabat pemerintah yang ghirah Islamnya masih hidup untuk menyingkirkan penguasa. Saat itulah kelompok da’wah tersebut mendapatkan peluang untuk menerapkan sistem daulah Islam yang sebelumnya telah mereka persiapkan. Jika seluruh hukum syariat Islam dapat diterapkan melalui negara, maka akan terbentuklah masyarakat Islam. Inilah yang akan mewarnai individu, keluarga, dan lingkungan serta akan dipertahankan kualitas Islamnya.  Islam akan tetap menjadi gaya, cara, dan sikap hidup bagi sistem tersebut.

Mungkin saja dari segi kuantitas, jumlah kelompok da’wah ini tidak lebih dari ribuan orang atau bahkan hanya ratusan orang saja. Tetapi jika umat yang dalam kondisi lemah ini telah memberikan kepercayaan kepada kelompok da’wah tersebut yang telah membuktikan kemampuannya dalam memimpin umat dan lagi umat rela mengorbankan segalanya untuk meraih tujuan tersebut yang tidak lain adalah tujuan umat juga, maka cita-cita seperti itu yakni tegaknya pemerintahan Islam dan terbentuknya masyarakat Islam akan mudah sekali diraih.

Bukan suatu yang mustahil bahwa dengan ratusan orang saja yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang berjumlah 10 juta orang, disertai dengan semangat mereka untuk mengorbankan harta benda, diri, bahkan segalanya lalu diiringi  dengan pandangan yang luas dan jelas terhadap tujuannya, dibarengi kesadaran politik internasional, maka ratusan orang ini bisa berhasil mendapatkan kepercayaan dan dukungan umat secara mutlak. Kemudian dengan semangat yang tinggi, umat dan atau beserta pihak militer mendukung mereka untuk menegakkan negara khilafah Islam, yang pada akhirnya kekuasaan tersebut diserahkan kepada kelompok da’wah yang jumlahnya sedikit tadi. Dari sini jelaslah bahwa dasar-dasar terbentuknya masyarakat adalah terbentuknya opini yang didasarkan oleh kesadaran umat, militer maupun pejabat negara.

2 responses

  1. nice blog;,,,^^
    keep posting and istiqomah fi dakwah lil Islam…
    “hidup sejahtera dibawah naungan daulah khilafah”

    Maret 26, 2011 pukul 10:17 pm

    • ya kang..,,
      Insya Allah…,,

      Maret 26, 2011 pukul 10:40 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s